Letnan Jenderal Doni Monardo Dilantik Menjadi Kepala BNPB

SekopInfo – Presiden Joko Widodo melantik Letnan Jenderal TNI Doni Monardo sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggantikan Willem Rampangile, Rabu (9/1). BONUS TRIPLE JACKPOT

Doni selama ini berpengalaman di bidang infanteri, korps yang menjadi tulang punggung di TNI AD.

Lulusan Akademi Militer (Akmil) 1985 ini awalnya ditempatkan di Komando Pasukan Khusus (Kopassus) pada 1986 hingga 1998. Dia pernah ditugaskan ke Timor Timur dan Aceh.

Doni kemudian ditugaskan pada Batalion Raider di Bali selama tiga tahun hingga 2001. Kemampuannya dinilai cemerlang, sehingga dia ditarik ke Istana menjadi anggota Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) hingga 2004.

Setelah itu, Doni bertugas di Aceh selama setahun sebelum akhirnya bergabung kembali dengan Paspampres.

Pada 2006, Doni ditugaskan di Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Konstrad) Makassar, Sulawesi Selatan. BONUS TRIPLE JACKPOT Penghijauan kawasan tandus di provinsi itu, termasuk di sekitar Bandara Hasanuddin, adalah salah satu program di masanya.

Lihat JugaJelang Pemilu, Wiranto Akan Kumpulkan Pimpinan Parpol

Berkat prestasinya, Doni diangkat sebagai Komandan Grup A Paspamspres hingga 2010. Ia ikut mengawal mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat kunjungan ke 27 negara dunia.

Setelah itu, dia diangkat sebagai Komandan Komando Resor Militer (Danrem) 061 Surya Kencana Bogor. Tak lama kemudian, dia diangkat sebagai Wakil Komandan Jenderal (Wadanjen) Kopassus pada 2011.  BONUS TRIPLE JACKPOT

 

BONUS JACKPOT DI KALI TIGA , BONUS DEPOSIT 80.000 & BONUS HARIAN 50.000

Karier Doni semakin moncer ketika berhasil mengemban tugas sebagai Wakil Komando Satuan Tugas dalam menyelamatkan kapal MV Sinar Kudus dari pembajakan perompak Somalia pada 2011. Pangkatnya pun naik menjadi brigadir jenderal.

BONUS TRIPLE JACKPOT Pada 2012, pria kelahiran Cimahi 10 Mei 1963 ini ditugaskan sebagai Komandan Paspamres hingga 2014. Pangkatnya naik setingkat menjadi mayor jenderal. Setelahnya, ia ditugaskan sebagai Komandan Jenderal Kopassus hingga 2015.

Selanjutnya, Doni diberi tanggung jawab sebagai Panglima Komando Militer (Pangdam) XVI/Pattimura di Maluku pada 2015 hingga 2017.

Kemudian, dia ditugaskan sebagai Pangdam III/Siliwangi hingga 2018. Saat itu dia terlibat dalam program pembersihan Sungai Citarum, Jawa Barat.

Doni menilai persoalan klasik di Citarum berkaitan dengan ketahanan nasional. Program andalannya kala itu bertajuk ‘Citarum Harum’.

Menurut dia, air Citarum dikonsumsi 80 persen warga DKI Jakarta dan penduduk di sekitar aliran sungai.

Lihat JugaPunya Sejarah yang Pilu dan Menyeramkan Tempat Wisata Ini

Citarum juga menjadi sumber irigasi 420 ribu hektare sawah di Jawa Barat. Sungai sepanjang 269 kilometer itu juga menjadi pemasok listrik sebanyak 1.888 megawatt untuk Jawa dan Bali.

Jabatan Pangdam Siliwangi itu hanya diemban selama empat bulan karena Doni kemudian diangkat sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional pada 14 Maret 2018.

Pengangkatan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24/TPA Tahun 2018 tentang Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahananan Nasional. Pada tahun yang sama, Doni mendapatkan kenaikan pangkat sebagai jenderal bintang tiga, letnan jenderal.

Selama berkarier di militer, Doni telah menerima berbagai penghargaan dari angkatan bersenjata, di antaranya Bintang Jasa Utama, Bintang Yudha Dharma Pratama, Bintang Kartika Eka Paksi Pratama, Bintang Yudha Dharma Nararya, dan Bintang Kartika Eka Paksi Nararya.

Pelantikan Doni sebagai kepala BNPB sempat ditunda pada pekan lalu. Ketika itu, Presiden Jokowi mesti ke Lampung saat bencana tsunami belum lama melanda di Selat Sunda.

Pengangkatan Doni sebagai kepala BNPB juga sempat dikritik pakar hukum tata negara, karena seorang prajurit TNI aktif tidak boleh mengisi jabatan di institusi sipil.

Namun Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan Doni tak perlu mundur dari militer karena BNPB nantinya berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

“Jadi tidak harus semua di bawah presiden,” kata Moeldoko di kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (3/1).

Peraturan presiden juga direvisi demi efektivitas koordinasi BNPB dengan Kemenko Polhukam. Selain itu, kebijakan agar Doni tak perlu mundur dari dinas militer karena penanggulangan bencana juga akan melibatkan prajurit TNI aktif.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *